Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa, 5 Mei 2026 melaporkan sejumlah agenda strategis bidang pertambangan kepada President Prabowo Subianto.
Usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo menyoroti dua isu krusial, yakni dinamika harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta arah baru penataan izin pertambangan mineral dan batubara.
Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai pemegang kendali utama.
Dalam keterangannya, Bahlil menekankan bahwa reformasi tata kelola tambang akan mengacu pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Langkah konkret yang tengah disiapkan adalah penataan ulang perizinan pertambangan, baik untuk izin lama maupun yang baru. Pemerintah ingin memastikan porsi keuntungan negara meningkat, tanpa sepenuhnya menutup ruang bagi keterlibatan swasta.
Model kerja sama yang akan diterapkan pun mengadopsi skema yang telah berjalan di sektor minyak dan gas bumi, seperti cost recovery dan gross split. Dengan pendekatan ini, negara diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pembagian hasil.
Bahlil menyebutkan bahwa konsesi tetap akan diberikan, namun dengan struktur yang lebih adil. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan negara dari sektor minerba, yang selama ini dinilai belum optimal.
Selain sektor tambang, pembahasan juga merambah strategi ketahanan energi nasional. Pemerintah tengah mengkaji substitusi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor.
Penggunaan CNG dinilai lebih efisien karena bersumber dari dalam negeri. Dengan demikian, biaya logistik dan transportasi bisa ditekan secara signifikan dibandingkan LPG yang sebagian besar masih diimpor.
