BOGOR — Bupati Bogor, Rudi Susanto, memberikan pernyataan tegas mengenai dinamika informasi di era digital. Ia mengingatkan bahwa saat ini fakta tidak selalu menjadi pemenang dalam membentuk persepsi di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudi saat menghadiri forum “Bincang Siang Santai” yang diselenggarakan oleh Korem 061/Suryakancana (SK) di Aula Setda Kabupaten Bogor, Selasa (6/5/2026). Acara ini turut menghadirkan Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, serta jajaran TNI, Forkopimda, dan para kepala daerah.
Dalam pidato pembukaannya, Rudi menyoroti fenomena pembentukan opini publik yang kerap mendahului fakta. Ia menilai, ketika sebuah narasi negatif sudah terbangun dan menyebar luas di media sosial, klarifikasi resmi dari pemerintah sering kali tidak lagi efektif untuk mengubah persepsi masyarakat.
Baca Juga: Danrem 061/SK: Aparatur Negara Harus Aktif Amplifikasi Program Pemerintah
“Kadang kita merasa sudah bekerja maksimal, tapi ketika dilihat di media sosial, seolah-olah kita belum melakukan apa-apa,” ungkap Rudi, menggambarkan kesenjangan antara kinerja nyata pemerintah dengan citra yang muncul di dunia maya.
Kondisi ini, menurut Rudi, menjadi alarm bagi seluruh aparatur negara agar tidak hanya fokus pada pekerjaan teknis, tetapi juga mampu mengomunikasikan hasil kerja secara tepat dan strategis. Ia menekankan bahwa peran pemerintah kini telah bergeser; selain sebagai pelayan publik, instansi pemerintah juga harus menjadi komunikator yang aktif.
Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa media sosial tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai ruang pelengkap. Platform digital telah bertransformasi menjadi arena utama pembentukan opini publik, yang sering kali digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah melalui narasi yang tidak utuh.
Baca Juga: KAI Pastikan Pendampingan Berlanjut: 90 Pelanggan Pulang, 17 Masih Dirawat
Kendati demikian, Rudi melihat adanya peluang besar jika media sosial dikelola dengan benar. Platform tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, asalkan pemerintah mampu menyajikan informasi yang transparan, cepat, dan mudah dipahami.
