BOGOR — Komandan Korem 061/Suryakancana (SK), Brigjen TNI Thomas Rajunio, menekankan pentingnya peran aktif aparatur negara dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital. Ia menyoroti masih lemahnya amplifikasi atau penyebaran informasi terkait program-program strategis pemerintah yang telah dijalankan secara masif di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Thomas dalam forum “Bincang Siang Santai” yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Bogor, Selasa (6/5/2026). Menurutnya, kerja keras pemerintah di berbagai sektor harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh.
Thomas menilai, meski berbagai kebijakan strategis telah dijalankan secara maksimal, narasi keberhasilan tersebut sering kali belum tersampaikan secara luas. Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengamplifikasi program-program tersebut.
Baca Juga: KAI Pastikan Pendampingan Berlanjut: 90 Pelanggan Pulang, 17 Masih Dirawat
“Sebagai bagian dari aparatur negara, kita tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga harus mampu menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Jangan sampai masyarakat tidak tahu, atau bahkan salah memahami,” tegas Thomas.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi peran krusial "Tiga Pilar"—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemerintah daerah—sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat bawah. Meski kolaborasi fisik sudah berjalan baik, Thomas memandang aspek komunikasi publik masih perlu diperkuat guna mengelola persepsi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Ia juga mengingatkan risiko di era media sosial, di mana pernyataan spontan aparatur saat bertugas, seperti dalam penanganan bencana banjir, dapat dengan mudah direkam dan viral. Jika tidak disampaikan dengan tepat, hal tersebut berpotensi memicu opini negatif dan kesan bahwa pemerintah tidak responsif.
Baca Juga: Bahlil Temui Prabowo: Rencana Substitusi LPG ke CNG Hemat Devisa Rp130 Triliun
Thomas meminta setiap aparatur negara untuk mampu membedakan antara preferensi pribadi dan tanggung jawab sebagai representasi pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan resmi harus didukung dan dikomunikasikan secara proporsional kepada publik.
