Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah komprehensif untuk menekan biaya energi nasional sekaligus meningkatkan pendapatan negara, demikian disampiakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut menurutnya, fokus utama pembahasan terletak pada upaya efisiensi sektor energi, mulai dari penataan pengelolaan tambang hingga rencana substitusi energi rumah tangga.
Masih menurut Menteri ESDM, langkah strategis ini diambil guna memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang dinamis.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penataan ulang izin pertambangan.
Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah ingin memastikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara, tidak hanya menguntungkan pelaku usaha.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Sampaikan Strategi Baru Tambang Demi Perkuat Kendali Negara
Pendekatan baru akan diterapkan dengan mengadopsi pola bagi hasil yang selama ini berlaku di sektor minyak dan gas (migas). Skema seperti cost recovery dan gross split dinilai mampu menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan negara dan investor. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Namun, sorotan utama tertuju pada rencana besar pemerintah untuk mengganti penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Compressed Natural Gas (CNG). Kebijakan ini merupakan strategi untuk menekan ketergantungan pada impor energi yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.
Langkah substitusi ini diprediksi memberikan dampak ekonomi yang masif. Pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara bisa mencapai Rp130 triliun jika program konversi ke CNG berjalan optimal. Selain diproduksi di dalam negeri, distribusi CNG dinilai lebih fleksibel untuk menjangkau berbagai wilayah yang memiliki sumber gas.
